Konstelasi politik Indonesia dewasa ini kian memanas, seiring proses kampanye partai politik sudah mulai dilaksanakan, tepat pada tanggal 12 Juli 2008, hingga 5 April 2009. Tidak berlebihan kalau tahun 2008 adalah awal mula pesta demokrasi bagi semua partai politik di negeri yang sedang sakit ini.  Disamping itu, tahun ini bakal menjadi kesempatan sebagian elite politik untuk mencalonkan dirinya menjadi orang nomor satu, tidak untuk nomor dua dan nomor urut berikutnya dalam mengatur roda kepemerintahan berikutnya.

Sejumlah slogan, seperti rakyat bersatulah, ekonomi kerakyatan, mencintai produk dalam negeri, menang kalah tak jadi soal, menjadi alasan nomor wahid, mengapa mereka maju dan ikut bertarung merebut kursi kekuasaan pada putaran pemilihan umum tahun 2009 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini, bursa calon presiden masih dihiasi oleh wajah-wajah politikus generasi lama. Wajah yang sebenarnya tidak lagi meyakinkan untuk membawa perubahan di negeri ini, tetapi begitu mengagumkan ketika melihat mereka tampil, laiknya seorang aktor film ternama, di depan layar televisi, papan iklan di sepanjang jalan kota-desa, bahkan kamar WC pria-wanita sekalipun, dimana senyum politik serta janji-janji manisnya begitu mudah diperjual-belikan.

Fenomena semacam ini menandakan bahwa perilaku politik manusia Indonesia memang sedang gila-gilanya, karena masyarakat dibuat bingung untuk membedakan mana isi dan mana bentuk yang akan diperjuangkan oleh mereka lewat puluhan kendaraan politik, padahal kehadiran puluhan partai saat ini terlihat samar. Sedangkan barang yang samar adalah barang yang tidak boleh untuk dipilih, apalagi dimiliki, sebelum keraguan benar-benar pupus.

Sedari awal, keberadaan partai politik adalah sebuah institusi yang esensial di dalam demokrasi. Partai politik ada karena kebutuhan hubungan yang erat antara masyarakat sipil dengan pemerintahan. Kay Lawson (1988) mengemukakan, partai politik menyediakan ‘jembatan penghubung’ antara pemilih, proses pemilihan umum, dan pemerintah yang dihasilkan dari proses tersebut. Namun pertanyaannya kemudian adalah, seberapa jauh kemampuan 34 partai politik untuk mengakomodasi kepentingan grassroot.

Sudah barang tentu, 34 partai yang berlaga pada putaran pemiliham umum kali ini patut dicermati dengan penuh kehati-hatian oleh setiap elemen masyarakat. Fakta menunjukkan, banyaknya partai seringkali menampakkan wajah yang ambigu. Di satu sisi, banyak partai dinilai sebagai ekspresi dari demokrasi. Sementara di lain sisi, menjamurnya partai tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran politik rakyat. Hal itu terbukti dari laporan Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan ada 65% responden menyatakan bahwa sikap dan perbuatan partai politik selama ini tidak mewakili kepentingan rakyat. Ini menandakan gairah masyarakat menyambut pemilu tidaklah seperti tahun 1999 dan 2004, bahkan ada indikasi cukup kuat bagi kebangunan kaum golongan putih pada pesta demokrasi tahun 2009 mendatang.  Faktornya banyak, antara lain karena puluhan parpol tidak bertarung berdasarkan platform bagaimana membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih bermartabat, adil, makmur, sentosa, dan sudah barang tentu memposisikan kedaulatan rakyat sebagai pijakan awal dalam melahirkan beragam kebijakan, sehingga mengorbankan kepentingan rakyat, seperti menaikkan harga BBM akhir-akhir ini telah mengingkari itu semua. Disamping itu, keberadaan politikus yang tampil di partai baru, sudah jelas jejak petualangannya. Mereka umumnya telah larut dalam praktek yang korup sehingga gagal mewujudkan cita-cita reformasi, maka hasilnya adalah kehidupan demokrasi yang palsu, yang hanya bermanfaat bagi pembusukan birokrasi dan penyelundupan kekayaan bagi para pejabat anti rakyat

Dengan demikian, meminjam istilah Arbi Sanit, menjamurnya partai politik saat ini adalah pertanda terjadinya proses minimalisasi demokrasi. Tidak salah kiranya, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa semakin banyak partai, semakin banyak pula tindak pengkhianatan di negeri yang sudah banyak pengkhianat ini.

Namun, apapun yang terjadi dibalik buramnya visi-misi partai politik bagi perbaikan negeri ini, waktu pun terus menggelinding, dan sembilan bulan tetaplah momen strategis bagi tiap-tiap partai untuk kembali marapatkan barisan dan mengencangkan tali ikat pinggang guna bertarung merebut kepercayaan seluruh warga Indonesia. Berbagai cara telah dan akan dilakukan, mulai dari kampanye tertutup seperti yang diatur oleh undang-undang pemilihan umum hingga secara terbuka, walaupun hal itu selalu dibantah oleh pemuka partai dengan alasan bertepatan pada hari ulang tahun partai atau aktivitas sosial lainnya. Belum lagi proses Pilkadal di beberapa daerah diyakini menjadi lahan strategis untuk melakukan pendekatan-pendekatan politik dalam menyongsong puncak pesta demokrasi tahun 2009 mendatang.

Karena itu selalu diperlukan inisiatif dan tekanan pihak lain, seperti kaum intelektual, pers, mahasiswa, LSM dan sebagainya untuk bersedia menyebarkan virus kritisisme terhadap seluruh komponen masyarakat dalam menganalisa setiap tingkah laku partai dan calon-calon yang maju pada putaran pemilu kali ini. Supaya politisi Partai kembali menata niat dan berubah. Kesalahan dalam menentukan pilihan, merupakan pekerjaan yang sudah berulang kali kita lakukan di negeri ini. Hal itu disebabkan sikap kita yang enggan mencatat dan belajar dari sejarah, yakni kegagalan partai dan pemerintah terpilih untuk menghadirkan zaman keemasan yang selama ini masih berdiam diri di alam fiksi.[]

*Joemardi Poetra: adalah Wakil Pemimpin Umum LPM ARENA UIN SUKA Yogyakarta

]]> http://lothek.wordpress.com/2008/08/16/menyoal-34-partai/feed/ 0 lothek http://lothek.wordpress.com/2008/06/30/untitled-yang-egois/ http://lothek.wordpress.com/2008/06/30/untitled-yang-egois/#comments Mon, 30 Jun 2008 14:20:44 +0000 lothek http://lothek.wordpress.com/?p=143 ]]>

Oleh:Ronggolawe el-Kempedy

Murca sudah konsekuensi pemerintah Indonesia yang sok demokratis kepada pendidikan. Sepintas kalimat ini memang sungguh pedas di telan nurani, akan tetapi realita kekinian pendidikan Indonesia memaksa kita untuk menyantap kepedasan itu.

Kemurcaan itu semakin tampak jelas ketika para elite politik kita sibuk memasang kuda-kuda merebut kursi kekuasaan 2009. Atas nama hak angket, dengan matang mereka merencanakan kudeta tak terlihat terhadap rezim SBY-JK.

Sementara itu, di lain pihak, pendidikan yang kian menbumbung harga jualnya semakin menyesakkan dada rakyat jelata, kaum sudra reformasi. Betapa tidak, nominal yang sedemikian tinggi tak urung membuat mereka semakin enggan duduk di bangku pendidikan. Terlebih pagi para calon mahsiswa baru, sebagaimana yang kita lihat saat ini, untuk mendaftar ke sebuah perguruan tinggi negeri saja, mereka dituntut untuk mengeluarkan seluruh isi kantong mereka.

Harga jual pendidkan yang tinggi—dalam tulisan ini pada ranah kampus—itu tidak hanya diiklankan oleh kampus-kampus swasta, melainkan juga sebagian besar kampus yang menyanjung predikat “state” ikut- ikutan memasarkan pendidikan sebagai barang komoditas. Jelas saja itu merupakan pengaruh globalisasi yang bersendikan pasar bebas. Jika pendidkan sudah di serahkan ke pasar, maka hanya akan ada satu logika yang muncul yang punya uang akan semakin pintar, sedangkan yang miskin, yang tidak punya uang hanya bisa meneteskan air liur dan akan semakin bodoh. Tentunya, lagi-lagi karena sindrom euforis, atau bahkan psikopatis pasar bebas, mereka akan semakin dibodohi dan ditindas oleh kaum berpunya.

Oleh semua sebab itulah, maka lahir pertanyaan yang seharusnya tidak ada dalam negara demokratis “Siapakah yang akan memperhatikan ketimpangan pendidikan Indonesia dan berusaha untuk merubahnya jika para dedengkot pemerintahan dan para wakil rakyatnya sudah bersikap apatis terhadap hal itu?” Kiranya berdasarkan fakta yang ada, pertanyaan ini sudah terjawab dengan sendirinya. Sedangkan pertanyaan paling krusial untuk dijawab bersama adalah apakah hanya karena pemilu 2009 yang akan datang para petinggi pemerintahan Indonesia bersikap apatis terhadap problematika pendidikan?

Antonio Gramsci dengan konsep hegemoninya telah memberikan starting point yang jelas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan konsepsinya, pemikiran Gramsci mengimplisitkan bahwa rezim yang tengah mempertahankan status quo dengan sengaja mengindoktrinasi ideologi pro pemerintah secara hegemonial. Alur yang paling tepat untuk mengindoktrinasi ideologi tersebut adalah pendidikan. Melalui pendidikan ideogenesasi halus dengan mudah menciptakan generasi muda baru pro pemerintah, atau dalam bahasa Gramsci disebut dengan “membuat blok historis”.

Proses penghegemonian ini tidak hanya melalui bahan ajarnya saja, melainkan lebih ekstrem lagi hingga ke sistem pendidikannya. Maksudnya, sebauh rezim sengaja membuat pendidikan hanya dienyam oleh golongan tertentu yang pro pemerintahan. Adapun gologan yang kontra dijauhkan dari pendidikan. Tujuannya adalah agar rakyat miskin yang tak berpunya tetap bisa dibodohi, tetap bisa dikeruk dan dihisap tenaganya tanpa ada protes atau kekritisan apapun.

Pada ralitas pendidikan Indonesia sendiri, golongan yang pro terhadap pemerintahan adalah kaum berpunya dan golongan yang kontra adalah rakyat miskin. Jadi, berdasarkan teori Gramsci status quo-lah yang menyebabkan wakil rakyat cenderung apatis terhadap problematika pendidikan Indonesia.

* Penulis adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Semester II (2007-sekarang). E-Mail : sobiralazimy@gmail.com . Kini aktiv  di Forum Kepenulisan Warna UIN SUKA.

Oleh Abdul Munir Mulkhan

Kekacauan hukum, sistem bernegara dan berbangsa negeri ini bak kahyangan, tempat para dewa, yang sedang dilabrak Petruk, punakawan Arjuna.

Suap-menyuap jaksa yang mulai menyeret beberapa petinggi Kejagung seolah berkelindan dengan etos pencarian energi alternatif yang melibatkan ”teknologi jin” (meminjam istilah seorang ahli energi UGM) setelah rakyat harus menanggung beban kenaikan harga minyak dunia justru di negeri produsen minyak. Di sisi lain, pemerintah seolah tersandera para pihak yang dengan lantang memenuhi ambisi hegemoniknya atas tafsir tunggal kekudusan ilahi. Nilai-nilai terjungkir balik saat orang saleh yang patuh hukum dituduh berlaku jahat karena keyakinannya.

Derita warga negeri para dewa itu menjadi lengkap saat para pejabat menggunakan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri, penegak hukum menjual perkara, keputusan pengadilan tergantung berapa dibayar, dan keamanan dijamin sepanjang bisa membayar centeng. Pabrik penyedia bibit menjual hak bertani kepada petani dan broker surgawi menggunakan para dewa sebagai legitimasi kekerasan atas siapa saja yang berbeda. Mereka yang saleh secara sosial berbasis tafsir minoritas dituduh menodai kekudusan ilahi yang halal dan diusir dari tempat tinggalnya.

Orang-orang miskin yang bekerja keras di pinggir-pinggir jalan kota diburu seolah pencuri. Namun saat mereka gagal membeli obat bagi anak-istri yang sakit, tiada yang peduli. Dosa penilap miliaran rupiah uang rakyat tidak berarti sepanjang tidak menyimpang dari tafsir mayoritas. Negeri para dewa telah gagal melindungi warga minoritas dan mereka yang miskin.

Pembangkangan

Dalam dunia pewayangan, saat penyimpangan para dewa meluas, para punakawan—Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong—mulai membangkang. Puncak pembangkangan terjadi ketika Petruk melabrak Kahyangan Jonggring Saloko (istana para dewa), mengobrak-abrik dan mendekonstruksi tatanan yang selama ini dipakai para dewa serta juragan (elite) untuk berselingkuh. Arjuna, sang juragan yang biasanya dilayani punakawan, dipaksa mematuhi titah Petruk, sang raja baru. Saat itulah Petruk membuka seluruh aib para dewa dan juragan, saat semua kekuatan pengontrol lumpuh oleh perselingkuhan kolektif. Geger kahyangan itu hanya bisa diredam Sang Semar, yang dalam mitos pewayangan dilukiskan sebagai dewa yang turun ke bumi menjadi pangawas kehidupan di mayapada.

Kini praktik kehidupan bernegara dan politik nasional seolah seperti situasi negeri para dewa dalam lakon Petruk Dadi Ratu, saat etik dijungkirbalikkan dengan laku amoral, baik-buruk kesalehan diukur berdasarkan tafsir tunggal keyakinan akan yang kudus, dan benar-salah hukum tergantung pada jumlah bayaran. Wakil rakyat menilap uang rakyat untuk memenuhi libidonya dengan seribu dalih.

Pemimpin partai menjadikan lembaga politik bagai firma yang terus memproduksi barang dagangan dan mencari untung melalui mekanisme pasar. Rekrutmen anggota dan pengurus berbasis mekanisme pasar serta penyumbang pundi-pundi partai akan mendapat kedudukan sesuai jumlah sumbangannya. Seolah berlomba dengan partai, rekrutmen anggota dan pemimpin organisasi sipil-keagamaan berlangsung lebih kurang serupa sehingga terperangkap dalam jaring laba-laba politik kekuasaan.

Derita rakyat menjadi lengkap, seperti balada petani desa di Jawa Timur yang bisa ditemukan di berbagai tempat di Tanah Air. Petani desa itu berjuang keras meningkatkan produksi tanaman jagungnya agar bisa hidup lebih layak. Berdasarkan pengalaman panjang, secara kreatif petani mengembangkan pemuliaan benih jagung. Impian bisa menikmati hidup lebih baik merebak saat mereka berhasil menaikkan hasil produksi. Kegembiraan menyebar ke desa-desa tetangga saat mereka bisa membeli benih ”unggul” itu jauh lebih murah dengan hasil panen lebih baik.

Namun, impian petani itu menjadi malapetaka, saat tiba-tiba mereka menerima surat panggilan kepolisian atas pengaduan sebuah perusahaan penyedia bibit jagung. Petani itu menghadapi berbagai tuduhan, seperti pencurian atau pemalsuan bibit. Beberapa petani pun harus meringkuk di penjara atas tuduhan yang tak mereka pahami. Ketakutan mengembangkan daya kreatif pun meluas. Petani itu tidak habis mengerti, ”mengapa negara menghukum yang kreatif meningkatkan produksi bertani jagung guna memperbaiki taraf hidupnya”. Tidak ada pembelaan dari instansi pemerintah. Mereka cuci tangan dan ikut menyalahkan petani yang dipandang terlalu banyak tingkah.

Seperti balada petani, sekelompok warga berusaha mengenal Sang Kudus yang diyakini dengan menempatkan pemimpin yang dipercaya memiliki kedekatan dengan para dewa. Dengan bimbingan sang tokoh, mereka berusaha mempraktikkan hidup saleh, bekerja dengan jujur, bertetangga secara harmonis, dan membantu warga lain yang memerlukan. Impian hidup surgawi di bumi dan sesudah mati terus memberi energi kehidupan sehari-hari.

Bagai disambar petir di siang terik saat mereka tiba-tiba menghadapi tuduhan menodai kekudusan para dewa akibat penghargaannya kepada sang pemimpin karena dipandang menyimpang dari tafsir mayoritas. Mayoritas warga negeri para dewa itu menempatkan penganut tafsir minoritas sebagai penjahat yang tak bisa diampuni kecuali bersedia menyatakan tunduk kepada mayoritas. Sebagian dari mereka diusir dari tempat mereka selama bertahun-tahun menetap dan beranak-pinak.

Harapan lebih manusiawi

Maksiat sosial-ekonomi berjubah tafsir mayoritas sering dipandang jauh dari penodaan kekudusan para dewa sehingga tidak patut dihujat dengan seluruh kekuatan sosial-politik. Neraka seolah begitu dekat saat yang kudus ditafsirkan dan dimaknai secara unik sebagai basis kesalehan sosial-ekonomi karena dianggap menodai dasar keyakinan atas yang kudus. Sebaliknya, neraka seolah tak menyentuh penilap miliaran rupiah uang rakyat.

Inilah saatnya Petruk ke kahyangan, membalikkan keadaan dan mendekonstruksi hegemoni hukum serta kebenaran yang tanpa keadilan dan kemanusiaan. Penodaan kekudusan dewa tidak hanya diukur dari tafsir mayoritas, tetapi juga, yang lebih penting, diukur dari perilaku saleh secara sosial dan secara ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Negeri ini punya harapan akan hari depan yang lebih manusiawi, berkemakmuran, dan berkeadilan di bawah bayangan surgawi. Masalahnya, bagaimana kita menyadari kebutuhan hidup bersama dalam sebuah kebhinnekaan. Elite partai, pemerintahan, dan keagamaan perlu lebih mengedepankan aksi nyata kemanusiaan daripada berbusa berdebat tentang wujud benar akan yang ilahi. Kesalehan ketuhanan dan surgawi juga perlu dibuktikan dengan kesalehan kemanusiaan yang konkret serta obyektif.

Abdul Munir Mulkhan Anggota Komnas HAM; Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sabtu, 28 Juni 2008 | 00:33 WIB.

Artikel ini diambil dari Media KOMPAS Cetak.

Tebuireng.net-Wisma Laskar Hisbullah (LH) Bawah atau lebih dikenal dengan wisma salaf, kemarin (14/04) merayakan Hari Lahirnya yang ke 14.

Acara yang sebelumnya diramaikan dengan beberapa penampilan santri itu dihadiri oleh KH. Zubaidi Muslih, H. Agus Irfan Yusuf (Gus Irfan), KH. Agus Fahmi Amrullah (Gus Fahmi) dan  dan beberapa Dewan Asatid serta santri salaf.

Hitungan 14 dimulai dari awal berdirinya wisma yang sebelumnya dipakai untuk Sekolah Persiapan (SP) ini. Salaf sendiri adalah salah satu program jurusan di MA Tebuireng yang secara khusus mendalami kita-kitab salaf.

Bukan hanya itu, Program yang konon dipelopori oleh (Alm) Gus Ishom ini juga mencanangkan hafalan Al-Fiyah Ibnu Malik. Selain itu, para santri yang mengikuti program salaf kerap sekali mewakili Pesantren Tebuireng untuk mengikuti bahtsul masa’il baik tingkat Jombang (FBMPP) maupun Jawa Timur (FMPP).

Ke depan diharapkan dengan dipertahankannya pengajian-pengajian salaf, Pesantren Tebuireng tidak akan kehilangan ciri khasnya sebagai Pesantren tua yang mempelopori lahirnya ulama’ salaf.

Apalagi untuk tahun ajaran depan, di Tebuireng akan didirikan lembaga baru bernama Madrasah Muallimin Hasyim Asy’ari, yang orientasinya hampir sama dengan program salaf. “Muallimin merupakan saudara kembar salaf” Cetus Gus Fahmi dalam sambutannya.(konc@r

Jika roh ini merupakan syarat bagi adanya badanku,

maka darimana rohku ini diambil ?

dari mana rohku ini diciptakan ?

kemana pula aku diarahkan ?

aku hidup

diarahkan

atau

terserah aku ?

Semakin aku menapaki jejak ini,

semakin aku bingung, semakin gelisah.

Mungkin juga kegelisahan itulah yang menjadikan aku.

Semakin gelisah,

semakin menjadi.

Semakin menemukan titik terang

kemana aku harus pergi.

Kegelisahan yang menjadikan aku menjadi aku.

Kalau aku ada karena gelisah,

Apakah aku diciptakan dari gelora kegelisahan-Nya.?

Kegelisahan yang semakin lama

semakin menggumpal

Gumpalan yang lebih padat

dari semua materi yang ada.

Sekarsuli, 27 Juni 2008

Lebih dari setengah abad, Indonesia telah merdeka. Pengambilalihan kedaulatan oleh bangsa Indonesia dari penjajah, memberikan titik terang terhadap arah kehidupan bangsa Indonesia. Pada saat itu pulalah pendidikan mulai diarahkan untuk tujuan kepentingan bangsa, bukan lagi kepentingan penjajah. Segala macam praktek pendidikan merujuk pada tujuan pokok bangsa yakni penanaman jiwa patriotisme.

Pelaksanaan pendidikan memang tidak dapat terlepas dari kondisi sosio-politik yang ada. Perkembangan pendidikan merupakan hasil dialektika antara sosio-politik dengan pendidikan itu sendiri. Tidak semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan, intelektual, perkembangannya lebih kearah kepentingan bangsa. Pendidikan bukan hanya sebagai alat mencerdaskan bangsa, tetapi merupakan alat pencetak patriotisme rakyat terhadap bangsa. Mata pelajaran yang diberikan syarat dengan muatan patriotisme, nasionalisme serta pengokohan jati diri bangsa sebagai bangsa yang merdeka. Contohnya mata pelajaran Civic, yang diberikan mulai dari tingkat SLTP, yang berisikan tentang pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan, politik, sosial, serta kepribadian bangsa. Fenomena tersebut memberikan kesimpulan bahwa ideologi pendidikan sangat bergantung pada ideologi bangsa.

Jika pada saat itu arah pendidikan lebih merupakan upaya untuk mencapai tujuan bangsa, atau ideologi pendidikan sama dengan ideologi bangsa, maka bagaimana dengan ideologi pendidikan saat ini? Apakah masih merupakan sama dengan ideologi bangsa, atau hanya merupakan pengejawantahan dari ideologi individu-individu yang bernafsu untuk berkuasa, mempertahankan status quo. Atau yang lebih ironis sekali jika ideologi pendidikan saat ini merupakan aplikasi dari ideologi negara luar, negara adikuasa, yang ingin mempertahankan hegemoninya terhadap bangsa lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dilihat dari penganalisaan pendidikan yang saat ini dilaksanakan.

Belakangan ini banyak bermunculan instansi atau lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Pendirian instansi tersebut tentunya mempunyai idealitas tersendiri. Keberadaannya menambah marak persaingan antar sekolah dalam bidang pendidikan dengan instansi atau lembaga pendidikan yang sudah lama ada. Lembaga yang lamapun berusaha mempertahankan eksistensinya. Segala cara dan langkah dijalankan. Perubahanpun tak terelakkan lagi, baik yang bersifat teknis atau bahkan idealis, karena perubahan tersebut merupakan suatu keniscayaan.

Persaingan dalam segala hal, mulai dari input siswa, proses pembelajaran, sampai pada output, merupakan jadwal rutin penyelenggara pendidikan. Tentunya persaingan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Walaupun di dalam UUD ’45, telah termaktub amanat bangsa tentang pembiayaan pendidikan sebesar 20 %, hal ini belum pernah dilakukan oleh birokrasi. Hal ini memberikan dampak bahwa biaya pendidikan, yang semakin lama semakin naik yang diakibatkan persaingan pendidikan yang tak terelakkan, dibebankan kepada rakyat, khususnya orang tua. Problematika seperti ini akan semakin parah jika para penyelenggara pendidikan atau bahkan birokrasi bersikap apatis terhadap realita yang ada. Akan semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Kondisi tersebut bukan tanpa disadari oleh birokrasi. Mereka sadar betul akan situasi seperti ini. Untuk menyikapinya, maka pemerintah mulai membadan hukumkan pendidikan atau lebih dikenal dengan nama Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam pelaksanaan, BHP lebih seperti industrialisasi dimana ada imbal balik, kompensasi, untung rugi. Di dalam BHP, penyelenggara pendidikan, negeri maupun swasta, diberikan keluasan untuk membuka lahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di instansi atau lembaga pendidikan. Walaubagaimanapun, Pemerintah memberikan batasan bagi akumulasi investor maksimal sekitar 40 % dari seluruh biaya pendidikan suatu instansi, demi terselenggaranya pendidikan atau lebih pasnya, persaingan pendidikan.

Persaingan yang semakin lama akan semakin memanas, jika tak diimbangi dengan kesadaran ideologi bangsa maka pendidikan akan kehilangan arah. Pendidikan akan mengarah kepada suatu ideologi tertentu yang menjalankan pendidikan. Disadari atau tidak, konstruk pemikiran pelaksana pendidikan akan dipenuhi dengan persaingan pendidikan yang disorientasi ideologi bangsa. Maka bukan hal yang aneh jika produk-produk pendidikan saat ini dan mendatang, jika tak disadari dan tak ada perubahan orientasi, akan menghasilkan manusia-manusia yang mekanistis, materialis, dan anti moral. Paradigma yang berkembang hanya mempertimbangkan materi. Sikap manusia tak ubahnya seperti robot yang sangat tergantung pada pengendalinya, tidak mempunyai independensi dan kering akan rasa kemanusiaan, atau bahkan rasa ketuhanan.

Adanya BHP yang merupakan solusi tetapnya keberlangsungan persaingan pendidikan, akan memberikan ruang pada bergesernya ideologi pendidikan yang sesungguhnya merujuk pada ideologi bangsa, menjurus pada ideologi personal, atau bahkan ideologi bangsa luar. Mereka, bangsa luar, akan mulai mengendalikan arah pendidikan sesuai dengan ideologi mereka. Sedikit demi sedikit, tapi pasti, atau menggunakan falsafah jawa, alon-alon asal kelakon. Pendidikan yang berlangsung hanya semata-mata sebagai pemuasan keinginan mereka. Hegemoni merekalah yang terjadi.

Kondisi seperti ini tak ubahnya pada saat masa penjajahan terjadi. Segala hak, kebebasan, dan tujuan akan dikekang. Dengan sedikit modifikasi kemasan, kolonialisme dan imperialisme mulai diterapkan kembali. Segala bantuan yang diberikan tetap mengacu pada slogan “tak ada yang gratis“. Dominasi kaum kapitalis yang bersembunyi dibalik demokrasi mulai melakukan prakteknya.

Perlu adanya antithesis bagi keberlangsungan Neo-imperialisme, walaupun sedikit lebih halus daripada saudara tuanya, imperialisme. Sosialisme dan nasionalisme yang bersemayam dibalik perjuangan kemerdekaan dan upaya mempertahankannya yang merupakan aksi kritis terhadap segala bentuk penjajahan yang ada perlu ditumbuhkembangkan kembali. Sikap kritis terhadap realita yang ada harus ditumbuhsuburkan untuk menghasilkan neo-sosialisme dan neo-nasionalisme.

Kedua paham inilah yang sudah ditinggalkan oleh bangsa indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini, sudah tidak ada pelajaran yang mempelajari tentang keindonesiaan, nasionalisme, serta patriotisme. Perlu dikhawatirkan bahwa penyelenggara pendidikan saat ini, mulai dari birokrasi sampai instansi, baik negeri maupun swasta, sudah tidak berorientasikan kepentingan bangsa.

Anggota Dewan Penasehat Organisasi

Himpunan Mahasiswa Santri Keluarga Alumni Tebuireng

Yogyakarta

Sekarsuli, 08 April 2008

Meluber ke jalan
Memotong kesempatan
Mendatangkan kemiskinan
Membawa ketidakpastian
Hasil tani hancur dilumat oleh lumpur
Hasil kebun diterjang oleh pasir berhaluan
Semua pergi begitu saja
Tak pernah ada kabar yang datang
Berujung keputusasaan
Rame-rame membawa bambu runcing
Mulut berbusa menampakkan Kemarahan
Berujung dengan pembunuhan
Lapindo, berhentilah, aku tak kuasa lagi
Setiap hari kami kehilangan
Kehilangan apa yang harus kami pegang
Pemerintah
Engkau dimana, pergi tak kasih kabar

OLAHRAGA BIBIR KAUM AKTIVIS

Siapa yang tidak mengenalmu

Tubuh kurus, rambut gondrong dan berperawakan kiler pastinya

Kapitalisme menjadi wacana keseharianmu

Neo-liberalisme menjadi Common Anamy bagimu

Sosialisme menjadi tumpuan perjuanganmu

Apa yang kurang darimu, Bung

Ketika itu semua tak lagi dibicarakan oleh banyak orang

Rasanya semua sudah kau punya

Soekarno telah kau jadikan akar kesejarahan untuk berjuang di garis massa

Hatta juga kau jadikan manusia pejuang yang berketuhanan untuk memacu gerak darah juangmu

Apalagi, Tan Malaka?

Bukankah kau jadikan ia sebagai bapak pemuda seluruh Indonesia untuk meraih kemerdekaan 100%

Tapi, kenapa?

Kenapa kau pintar beralasan..

Bingung aku mengenalimu

Rasanya, kau telah jauh berubah

Dimana JAS MERAH mu, Bung!

Joemardi P; Wuluh, 20/08/07

Perpus: Joemardi Poetra, 31-07/07

HIDUP DI ZAMAN YANG MATI

Nak..,

Dua matamu terlihat kosong tanpa makna

Dua tanganmu turun kehilangan cita-cita

Mulutmu menganga pertanda kebingungan

Kenapa nak..,

Kenapa kau masih memakai topi berlambangkan burung garuda

Kenapa kau masih memakai baju putih dan bercelanakan merah

Bukankah itu semua sudah mati

Ia tak pernah berpikir tentang kesetiaanmu

Bukankah warisan masa depan telah sirna

Bukankah cita-cita adalah mutiara indah yang tak berisi

Kenapa kau masih menaruh harap padanya

Bukankah itu semua tinggal cerita dan dongengan rakyat jelata

Kenapa nak..

Sudahilah nak

Kau terlanjur hidup ditengah kehdupan yang mati

Mati tapa kehidupan

joemardi P:Perpust: 09 Agustus 07

RAKYAT KUASA

Hidup ini seringkali banyak menyajikan hal yang tidak pasti

Akan tetapi ‘kematian’ selalu menghantui dikala ketidakpastian justru kita peranak-pinakkkan ditengah kesadaran massa

Refeleksi keimanan yang berjuta-juta tahun hendaknya melahirkan kesadaran sosial praksis bagi masyarakat kita

Akan tetapi itu tidak ada ditengah masa rakyat Indonesia saat ini, lantaran evolusi manusia hakiki tidak pernah tercipta

Itulah tugas pemuda kawan..

Transformasi kesadaran serta membongkar serta memporak-porandakan tatanan lama yang hanya bisa menindas

Ganti dengan kesadaran sosial baru yang populis, kritis dan maju

Niscaya Rakyat kuasa atas segalanya

Joemardi P: 14/11/07

Minyak untuk menanak nasi
Minyak untuk menggoreng terong
Sudahlah nak
Kita istirahat makan
Emak..kenapa harus seperti ini
Bukankah nenek moyang dulu pernah berkata
Bumi pertiwi Indonesia ini tak akan habis jadi sumber makanan
Tak akan pernah habis
Nak..nenekmu itu benar
Namun nenekmu lupa melanjutkan ceritanya
Bahwa;
Sumber makanan yang tersedia di perut bumi ini
Hanya diperuntukan bagi mereka yang buas..
Untuk mereka yang rakus dan berhati besi baja
Kita tidak bisa apa-apa
Dan hanya medengar cerita kalau BBM kembali turun harganya
Bahkan kalau perlu gratis untuk rakyat seperti kita
Terus bagaimana dengan bantuan lansung tunai ( BLT)
Ya sudah….kita juga enggak tercatat sebagai orang miskin
Jadi kita istirahat sambil menungu sang ajal tiba

Emak, Bapak & Aku?

Butiran keringatmu terus mengalir

Membasahi pori-pori bumi

Dan terus mengalir menuju aliran telaga yang tak berujung

Bahkan menabrak pintu hati yang tak berkunci

Emak,

Bapak,

Kau pernah bercerita

Uang kiriman waktu itu

Dihasilkan dengan menghilangkan banyak hal

Sakit yang tiada henti

Tangisan sulit ditutupi

Tak sedikitpun kau kesal,

Marah, dan putus asa apalagi

Menyumpahi aku, sebagai anak yang tak tahu diri

Engkau memang titipan Tuhan

Yang sangat berarti

Tapi,

Aku,

Benarkah harta Tuhan yang sengaja

Di lempar ke perut bumi ini

Untuk membuatmu sedikit mampu

Membuka barisan gigi

Dan kucuran air mata bahagia membasahi pipi

Di hari tuamu[]

Monas berdarah

Kemarin,

Insiden monas terjadi

Wajah ketakutan

Dalam diri anak, ibu dan bapak

Lumuran darah merah memenuhi wajah

Benyolan di setiap kujur tubuh

Silang singkurat bambu melintas di setiap jasad anak manusia

Menghiasi pentas sinetron di setiap televisi

Ada apa engkau akhi..

Apa yang salah dengan keyakinanmu

Kekerasan,

Meniscayakan korban

Tapi, siapa korban dan aksi bringasmu

Saudaramu sendiri

Sungguh nai’f

Sudah selesaikan

Sebelum

Kekerasan menjadi corak hidupmu

Untuk kesekalian kalinya

Apa kata dunia?

Manusia Artifisial

Kau bilang isi itu bentuk

Bentuk itu isi

Konsistensi berpikirmu kini

Corak pandang hidupmu

Tak lagi waras

Ubahlah

Keran zaman terus berubah

Joemardi Poetra/19/05/08

Aku sekolah ingin menemui siapa aku

Aku sekolah ingin mencari jalan bagaimana mengisi kehidupan

Itu semua diamini oleh banyak orang

Tak terkecuali kedua orangtuaku

mereka telah membanting tulang Mengukir batu

menjadi perabot beharga mahal

“Untuk apa”, tanyaku. “Untuk biaya sekolah”, jawabnya.

Tapi, setelah berjalan dengan lipatan waktu

Itu semua tak tersediakan

Justru aku menjadi orang lain,

Orang lain yang tidak bermakna bagi kehidupan

Sungguh, aku tertipu, tipu muslihat yang kau kabarkan

Ternyata, sekolah tidak menyediakan apa-apa

kecuali kehidupan yang tidak hidup

AKU KENAL INDONESIA

Indonesia Kau ku kenal semenjak ada upacara bendera

Kau ku kenal ketika salah satu bintang olahraga menjadi juara

Begitu menyenangkan

Tapi, Akhir-akhir ini

Aku mengenal mu sebagai Komunitas masyarakat yang mengerikan

Sekaligus menakutkan.,

laiknya monster kebingungan mencari makan A

ku kian mengenalmu dari setiap laporan berita

Bahwa nerakanya kekerasan

REVOLUSI DI MULAI DARIMANA?

Kita selalu berdiskusi tentang Indonesia
Setelah itu tiada
Sampai waktu yang tidak bisa dipastikan
Kembali lagi
Melakukan pekerjaan yang sama
Di meja dan warung yang sama pula
Tidak ada perubahan
Betulkan revolusi di mulai dari mulut
Atau revolusi adalah aksi
Ah dasar filosofi kopi
Membuat sesuatu menjadi gampang
Dan tidak dikerjakan.

Joemardi Poetra/17/05/08
Di kamar lantai II. kunjungi web blog kami: www.joemardipoetra.wordpress.com