Mengukur Keimanan Ahmadiyah

Menanggapi banyaknya pertanyaan soal Ahmadiyah, perlu kiranya rubrik ini urun rembug dengan harapan bisa dijadikan referensi untuk melihat persoalan lebih jujur dan ilmiah. Sejak zaman Belanda dulu Ahmadiyah di Indonesia hidup damai dan aman berdampingan dengan kita semua. Sampai kini Ahmadiyah juga tidak pernah berbuat anarkis, tidak pernah membuat kerusuhan dan terjerat pidana. Namun kini dihujat dan sakiti. Apa salahmu wahai saudaraku ?

Banyak sisi memang, jika kita ingin bicara soal Ahmadiyah. Tapi tulisan ini melihat dari dua perspektif saja meski itu dirasa belum cukup, yakni : konsep teologi dan kebijakan pemerintah.

Konsep Teologi:
Rasanya perlu dirumus lebih dulu syarat minimal seseorang disebut beriman (islam). Ini sangat mendasar dan maha penting, karena dengan rumus keislaman minimal ini seseorang dijamin aman dan terhormat. Jiwanya aman dan hartanya juga aman. Tak seorangpun boleh mengganggu kecuali dia melanggar aturan yang berefek hukuman fisik.

Dalam wacana teologi berdasar al-Qur’an dan al-Hadis, keimanan itu dirumus sbb.:
Pertama, keimanan dasar, yaitu : cukup beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhan Satu-satuNya dan tidak menyekutukan dengan apapun (La ilah illa Allah). Itulah yang disebut “kalimah sawa’” (Ali Imran:64). Yakni penyatuan persepsi teologik yang tertuju hanya pada satu obyek, yaitu Allah SWT. Pada ayat ini Tuhan mengalah dengan tidak memasukkan diktum : “ Muhammad Rasulullah”. sebagai materi “kalimah sawa’”. Karena itu, cewek-cwek ahli kitab yang nota benenya hanya percaya Allah SWT, tidak percaya Nabi dan tidak percaya al-Qur’an boleh dinikahi (al-Maidah:5). Inilah bukti bahwa keimanan dasar itu hanya “ la ilah illa Allah “. Hanya dengan itu, kita bisa hidup mesra dan menikmati kehangatan tubuh gadis-gadis ahli kitab. Sebuah keharmosan puncak hubungan antar manusia. Tidak sekedar hubungan lahir, bahkan berhubungan batin yang nikmat dan sangat mendalam.

Usai perang, ada seorang sahabat melapor kepada Nabi bahwa dia telah membunuh musuh yang sudah mengucapkan “ La ilah illa Allah “. Nabi marah besar dan mensehati panjang-lebar “Kan sudah saya beritahu, barang siapa yang mengucap La ilah illa Allah“ maka aman, melindungi jiwa dan hartanya dari (pedang) aku. (‘ashamu minny dima’ahum wa amwalahum ). Aku tidak bertanggung jawab di hadapan Allah SWT nanti, dst.”. Sahabat itu mencoba membela diri :” Ya, tapi dia ucapkan itu sekedar pura-pura dan terpaksa agar tidak jadi saya bunuh “. Nabi :” Apa kamu sudah membedah dadanya sehingga kau tahu suara hatinya ?”. Sahabat itu diam menyadari.

Kedua, keimanan menengah, yaitu : beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Utusan, “ La ilah illa Allah, Muhammad Rasulullah”. Ada perbedaan yang amat mencolok pada dua dasar keimanan ini. Bahwa beriman kepada Allah SWT harus steril dari segala sekutu. Dan jika masih menyekutukan Allah, maka keimanan dianggap gugur. Tapi untuk iman kepada Muhammad sebagai Rasul tidak ada diktum demikian. Karenanya, maka istilah syirik hanya untuk keimanan Uluhiyah ( Allah ) saja dan tidak berlaku untuk keimanan Risalah (Rasul). Nggak ada syirik kepada rasul itu!

Kurang apa Musailimah al-Kazzab, jangankan percaya, dia malah mengaku menjadi nabi dan memalsukan al-Qur’an. Pengakuan super palsu. Lebih tragis lagi itu semua dilakukan saat Nabi masih hidup dan misi kerasulan sedang eksis. Apa tindakan Nabi ? Nabi membiarkannya hidup aman tanpa vonis. Musailimah mati bukan karena dihukum mati karena kemurtadannya, melainkan mati di medan perang zaman Abu Bakr.

Kurang Islam apa dasar negara Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW ? Tak pernah ada tindakan anarkis atas nama agama, karena Nabi adalah Habib yang sesungguhnya, Habib yang “rahmatan lil alamin“, di mana tindakannaya mesti mencerminkan cinta kasih sesuai makna yang terkandung dalam kata habib itu sendiri. Nabi Muhammad SAW sungguh Habibur Rahman (kekasih Tuhan Dzat yang Maha Pengasih) dan bukan “Habibus-Syaithan” (kekasih Syetan).

Ketiga, keimanan sempurna, yaitu mengucap dua kalimah syahadah dan mengamalkan ajaran sesuai petunjuk Syari’ah.

Ahmadiyah
Jamaah Ahmadiyah telah berikrar “La ilah illa Allah, Muhammad Rasulullah“, mereka shalat, puasa, zakat, haji, bersedekah dll. Dengan “la ilah illa Allah “ saja sudah bisa melindungi diri, aman jiwanya dan aman hartanya (al-Hadis). Apalagi dua kalimah syahadah. Apalagi mengamalkan ajaran syari’ah. Ahmadiyah memang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang paling krusial dalam persoalan Ahmadiyah. Seperti apa pemahaman mereka terhadap konsep kenabian ini?

Ternyata mereka memahami Mirza sebagai Nabi yang tidak membawa Syari’ah, bukan nabi pembawa Syari’ah seperti Nabi Muhammad SAW. Itulah penafsiran mereka terhadap konsep Nabi yang diperuntukkan buat Mirza. Dari perspektif ilmu, penafsiran itu sah-sah saja dan dibenarkan oleh kaedah filologis. Memang, kata Nabi itu artinya orang yang mendapat bisik, diomongi, diberitahu dsb. Jika itu tafsirnya, maka predikat Nabi Muhammad SAW sebagai Khatam al-Nabiyyin atau nabi penutup (al-Ahzab:40) tetap eksis dan tak terganggu.

Apalagi, jika merujuk riwayat : ”La nubuwwah ba’dy illa ma sya’a Allah“ Tidak ada kenabian setelah aku, kecuali Allah menghendaki” ( Baca : Al-Jami’li Ahkam al-Qur’an : XIV/197). Di situ tertera kalimah “ illa ma sya’a Allah” sehingga mengisyaratkan ada peluang munculnya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW meski bersifat apapun.

Dari paparan ini, apa cukup sekedar beda tafsir sudah disebut sebagai “sesat”? Kata yang tidak jelas maksud dan ukurannya yang perlu dirumus dan sitafsir ulang. Apakah : kafir, murtad atau musyrik ? Lalu menurut siapa dan apa standarnya ? Mengingat di Indonesia ini belum ada standar keislaman yang bagaimana yang menajdi patokan. Keislaman mana yang boleh dan keislaman mana yang dilarang.

Sejak dulu, beda tafsir telah ada bahkan lebih radikal dari itu. Pertentangan Jabariyah (faham fatalistik ) dan Qadariyah (free will and free act ) sesungguhnya sangat mendasar karena menyangkut kewenangan Tuhan. Ini soal akidah, bukan furu’. Apalagi antara Sunny dan Mu’tazilah soal kemakhluqan al-Qur’an. Tapi faham itu sampai kini masih dirujuk sebagai referensi.

Kebijakan Pemerintah
Ini lain lagi. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya hanya satu kata, yakni : Maslahah. “ tasharruf al-imam ala al-ra’yyah manuth bi al-mashlahah” (Qaidah fiqhiyah). Dengan demikian, pemerintah punya kewenangan mutlak melakukan apa saja yang menjadi kemaslahatan bangsa secara umum.

Brunei Darussalam memilih Islam Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah sebagai dasar negera. Begitulah, sehingga shalat tarawih dipilih 20 rakaat. Anda shalat tarawaih hanya 8 rakaat di tempat terbuka bisa berurusan dengan polisi dan pengadilan. Bukan karena menyalahi syari’ah, bukan karena tidak sah, tapi melawan kebijakan pemerintah. Sama dengan Arab Saudi yang berteologi Wahabi. Anda sunny banget dan terbuka, bisa hilang secara misteri.

Di sini, andai Ahmadiyah itu dilarang oleh pemerintah, maka itu atas dasar kebijakan pemerintah Indonesia saat ini saja. Kebijakan atas dasar maslahah hari ini saja yang belum tentu berlaku seterusnya. Bukan atas dasar salah mutlak dalam berakidah Islamiah, murtad, kafir apalagi syirik.

Belum lagi dilihat dari dasar negara kita ini yang kebangsaan, berasaskan Pancasila dan UUD 1945, bukan negara Islam, tapi islam ada di dalamnya. Maka, keberadaan Ahmadiyah adalah bentuk keberagaman dalam keberagamaan yang setara dengan faham keagamaan Islam lain, seperti FPI, HTI, NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, Jam’iyah al-Washliyah, Syi’ah, LDII dll. Di sini, siapa yang punya wewenang mutlak mengatas namakan Islam atau melarang tidak boleh pakai lebel Islam ?. Islam yang mana ?, karena sampai hari ini belum pernah ada standar Islam ala Indonesia yang disepakati.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) rasanya belum representatif. Masih perlu ditata hingga formal dan berkekuatan hukum mutlak. Selama ini fatwa yang dikeluarkan masih bersifat kasuistik dan sporadis. Syi’ah yang amat kultus pada sayyidina Ali ibn Abi Thalib apa kurang fatal menurut akidah sunny ?. Jama’ah Shiddiqiyah di Jombang malah tidak mewajibkan shalat Jum’ah pada hal jelas manshush dalam al-Qur’an. Begitu pula dengan LDII atau Darul Hadis yang suka mengkafirkan orang di luar kelompoknya ? Kenapa ini aman-aman saja?

Jika saja negeri ini berasaskan Islam, maka selain Islam apa tidak boleh hidup di sini ? Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan hidup berdampingan dalam damai dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, munafik, kafir, musyrik dsb. Sebab dalam mengemban amanat pemerintahan, standar yang dipakai adalah mashlahah dan damai, bukan akidah, bukan agama dan bukan keyakinan. Siapa mentaati, berbuat maslahah bagi umat dan damai, maka diperkenankan hidup bebas di negeri Madinah, tak peduli apapun agama dan keyakinannya. Meski seorang Islam, tapi kalau berbuat anarkis, maka ditindak tegas tak peduli apapun pemicunya.

Dari sini mencul pertanyaan, dari perspektif keimanan, mana yang paling fatal keimanannya menurut Islam : Ahmadiyah atau non Islam seperti Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Kong Hu Tju? Dari perspektif mashlahah dan damai sesuai amanat pemerintah, mana yang lebih anarkis sehingga perlu ditindak, FPI atau Ahmadiyah ?

* Ditulis Oleh; Oleh: H. A. Musta’in Syafi’i, M.Ag. Artikel ini di ambil dari website PP Tebuireng. tebuireng.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: