PENDIDIKAN TAK BERARAH

Oleh: Amronee Ahmad,

Lebih dari setengah abad, Indonesia telah merdeka. Pengambilalihan kedaulatan oleh bangsa Indonesia dari penjajah, memberikan titik terang terhadap arah kehidupan bangsa Indonesia. Pada saat itu pulalah pendidikan mulai diarahkan untuk tujuan kepentingan bangsa, bukan lagi kepentingan penjajah. Segala macam praktek pendidikan merujuk pada tujuan pokok bangsa yakni penanaman jiwa patriotisme.

Pelaksanaan pendidikan memang tidak dapat terlepas dari kondisi sosio-politik yang ada. Perkembangan pendidikan merupakan hasil dialektika antara sosio-politik dengan pendidikan itu sendiri. Tidak semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan, intelektual, perkembangannya lebih kearah kepentingan bangsa. Pendidikan bukan hanya sebagai alat mencerdaskan bangsa, tetapi merupakan alat pencetak patriotisme rakyat terhadap bangsa. Mata pelajaran yang diberikan syarat dengan muatan patriotisme, nasionalisme serta pengokohan jati diri bangsa sebagai bangsa yang merdeka. Contohnya mata pelajaran Civic, yang diberikan mulai dari tingkat SLTP, yang berisikan tentang pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan, politik, sosial, serta kepribadian bangsa. Fenomena tersebut memberikan kesimpulan bahwa ideologi pendidikan sangat bergantung pada ideologi bangsa.

Jika pada saat itu arah pendidikan lebih merupakan upaya untuk mencapai tujuan bangsa, atau ideologi pendidikan sama dengan ideologi bangsa, maka bagaimana dengan ideologi pendidikan saat ini? Apakah masih merupakan sama dengan ideologi bangsa, atau hanya merupakan pengejawantahan dari ideologi individu-individu yang bernafsu untuk berkuasa, mempertahankan status quo. Atau yang lebih ironis sekali jika ideologi pendidikan saat ini merupakan aplikasi dari ideologi negara luar, negara adikuasa, yang ingin mempertahankan hegemoninya terhadap bangsa lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dilihat dari penganalisaan pendidikan yang saat ini dilaksanakan.

Belakangan ini banyak bermunculan instansi atau lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Pendirian instansi tersebut tentunya mempunyai idealitas tersendiri. Keberadaannya menambah marak persaingan antar sekolah dalam bidang pendidikan dengan instansi atau lembaga pendidikan yang sudah lama ada. Lembaga yang lamapun berusaha mempertahankan eksistensinya. Segala cara dan langkah dijalankan. Perubahanpun tak terelakkan lagi, baik yang bersifat teknis atau bahkan idealis, karena perubahan tersebut merupakan suatu keniscayaan.

Persaingan dalam segala hal, mulai dari input siswa, proses pembelajaran, sampai pada output, merupakan jadwal rutin penyelenggara pendidikan. Tentunya persaingan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Walaupun di dalam UUD ’45, telah termaktub amanat bangsa tentang pembiayaan pendidikan sebesar 20 %, hal ini belum pernah dilakukan oleh birokrasi. Hal ini memberikan dampak bahwa biaya pendidikan, yang semakin lama semakin naik yang diakibatkan persaingan pendidikan yang tak terelakkan, dibebankan kepada rakyat, khususnya orang tua. Problematika seperti ini akan semakin parah jika para penyelenggara pendidikan atau bahkan birokrasi bersikap apatis terhadap realita yang ada. Akan semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Kondisi tersebut bukan tanpa disadari oleh birokrasi. Mereka sadar betul akan situasi seperti ini. Untuk menyikapinya, maka pemerintah mulai membadan hukumkan pendidikan atau lebih dikenal dengan nama Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam pelaksanaan, BHP lebih seperti industrialisasi dimana ada imbal balik, kompensasi, untung rugi. Di dalam BHP, penyelenggara pendidikan, negeri maupun swasta, diberikan keluasan untuk membuka lahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di instansi atau lembaga pendidikan. Walaubagaimanapun, Pemerintah memberikan batasan bagi akumulasi investor maksimal sekitar 40 % dari seluruh biaya pendidikan suatu instansi, demi terselenggaranya pendidikan atau lebih pasnya, persaingan pendidikan.

Persaingan yang semakin lama akan semakin memanas, jika tak diimbangi dengan kesadaran ideologi bangsa maka pendidikan akan kehilangan arah. Pendidikan akan mengarah kepada suatu ideologi tertentu yang menjalankan pendidikan. Disadari atau tidak, konstruk pemikiran pelaksana pendidikan akan dipenuhi dengan persaingan pendidikan yang disorientasi ideologi bangsa. Maka bukan hal yang aneh jika produk-produk pendidikan saat ini dan mendatang, jika tak disadari dan tak ada perubahan orientasi, akan menghasilkan manusia-manusia yang mekanistis, materialis, dan anti moral. Paradigma yang berkembang hanya mempertimbangkan materi. Sikap manusia tak ubahnya seperti robot yang sangat tergantung pada pengendalinya, tidak mempunyai independensi dan kering akan rasa kemanusiaan, atau bahkan rasa ketuhanan.

Adanya BHP yang merupakan solusi tetapnya keberlangsungan persaingan pendidikan, akan memberikan ruang pada bergesernya ideologi pendidikan yang sesungguhnya merujuk pada ideologi bangsa, menjurus pada ideologi personal, atau bahkan ideologi bangsa luar. Mereka, bangsa luar, akan mulai mengendalikan arah pendidikan sesuai dengan ideologi mereka. Sedikit demi sedikit, tapi pasti, atau menggunakan falsafah jawa, alon-alon asal kelakon. Pendidikan yang berlangsung hanya semata-mata sebagai pemuasan keinginan mereka. Hegemoni merekalah yang terjadi.

Kondisi seperti ini tak ubahnya pada saat masa penjajahan terjadi. Segala hak, kebebasan, dan tujuan akan dikekang. Dengan sedikit modifikasi kemasan, kolonialisme dan imperialisme mulai diterapkan kembali. Segala bantuan yang diberikan tetap mengacu pada slogan “tak ada yang gratis“. Dominasi kaum kapitalis yang bersembunyi dibalik demokrasi mulai melakukan prakteknya.

Perlu adanya antithesis bagi keberlangsungan Neo-imperialisme, walaupun sedikit lebih halus daripada saudara tuanya, imperialisme. Sosialisme dan nasionalisme yang bersemayam dibalik perjuangan kemerdekaan dan upaya mempertahankannya yang merupakan aksi kritis terhadap segala bentuk penjajahan yang ada perlu ditumbuhkembangkan kembali. Sikap kritis terhadap realita yang ada harus ditumbuhsuburkan untuk menghasilkan neo-sosialisme dan neo-nasionalisme.

Kedua paham inilah yang sudah ditinggalkan oleh bangsa indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini, sudah tidak ada pelajaran yang mempelajari tentang keindonesiaan, nasionalisme, serta patriotisme. Perlu dikhawatirkan bahwa penyelenggara pendidikan saat ini, mulai dari birokrasi sampai instansi, baik negeri maupun swasta, sudah tidak berorientasikan kepentingan bangsa.

Anggota Dewan Penasehat Organisasi

Himpunan Mahasiswa Santri Keluarga Alumni Tebuireng

Yogyakarta

Sekarsuli, 08 April 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: