“Petruk Dadi Ratu”

Oleh Abdul Munir Mulkhan

Kekacauan hukum, sistem bernegara dan berbangsa negeri ini bak kahyangan, tempat para dewa, yang sedang dilabrak Petruk, punakawan Arjuna.

Suap-menyuap jaksa yang mulai menyeret beberapa petinggi Kejagung seolah berkelindan dengan etos pencarian energi alternatif yang melibatkan ”teknologi jin” (meminjam istilah seorang ahli energi UGM) setelah rakyat harus menanggung beban kenaikan harga minyak dunia justru di negeri produsen minyak. Di sisi lain, pemerintah seolah tersandera para pihak yang dengan lantang memenuhi ambisi hegemoniknya atas tafsir tunggal kekudusan ilahi. Nilai-nilai terjungkir balik saat orang saleh yang patuh hukum dituduh berlaku jahat karena keyakinannya.

Derita warga negeri para dewa itu menjadi lengkap saat para pejabat menggunakan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri, penegak hukum menjual perkara, keputusan pengadilan tergantung berapa dibayar, dan keamanan dijamin sepanjang bisa membayar centeng. Pabrik penyedia bibit menjual hak bertani kepada petani dan broker surgawi menggunakan para dewa sebagai legitimasi kekerasan atas siapa saja yang berbeda. Mereka yang saleh secara sosial berbasis tafsir minoritas dituduh menodai kekudusan ilahi yang halal dan diusir dari tempat tinggalnya.

Orang-orang miskin yang bekerja keras di pinggir-pinggir jalan kota diburu seolah pencuri. Namun saat mereka gagal membeli obat bagi anak-istri yang sakit, tiada yang peduli. Dosa penilap miliaran rupiah uang rakyat tidak berarti sepanjang tidak menyimpang dari tafsir mayoritas. Negeri para dewa telah gagal melindungi warga minoritas dan mereka yang miskin.

Pembangkangan

Dalam dunia pewayangan, saat penyimpangan para dewa meluas, para punakawan—Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong—mulai membangkang. Puncak pembangkangan terjadi ketika Petruk melabrak Kahyangan Jonggring Saloko (istana para dewa), mengobrak-abrik dan mendekonstruksi tatanan yang selama ini dipakai para dewa serta juragan (elite) untuk berselingkuh. Arjuna, sang juragan yang biasanya dilayani punakawan, dipaksa mematuhi titah Petruk, sang raja baru. Saat itulah Petruk membuka seluruh aib para dewa dan juragan, saat semua kekuatan pengontrol lumpuh oleh perselingkuhan kolektif. Geger kahyangan itu hanya bisa diredam Sang Semar, yang dalam mitos pewayangan dilukiskan sebagai dewa yang turun ke bumi menjadi pangawas kehidupan di mayapada.

Kini praktik kehidupan bernegara dan politik nasional seolah seperti situasi negeri para dewa dalam lakon Petruk Dadi Ratu, saat etik dijungkirbalikkan dengan laku amoral, baik-buruk kesalehan diukur berdasarkan tafsir tunggal keyakinan akan yang kudus, dan benar-salah hukum tergantung pada jumlah bayaran. Wakil rakyat menilap uang rakyat untuk memenuhi libidonya dengan seribu dalih.

Pemimpin partai menjadikan lembaga politik bagai firma yang terus memproduksi barang dagangan dan mencari untung melalui mekanisme pasar. Rekrutmen anggota dan pengurus berbasis mekanisme pasar serta penyumbang pundi-pundi partai akan mendapat kedudukan sesuai jumlah sumbangannya. Seolah berlomba dengan partai, rekrutmen anggota dan pemimpin organisasi sipil-keagamaan berlangsung lebih kurang serupa sehingga terperangkap dalam jaring laba-laba politik kekuasaan.

Derita rakyat menjadi lengkap, seperti balada petani desa di Jawa Timur yang bisa ditemukan di berbagai tempat di Tanah Air. Petani desa itu berjuang keras meningkatkan produksi tanaman jagungnya agar bisa hidup lebih layak. Berdasarkan pengalaman panjang, secara kreatif petani mengembangkan pemuliaan benih jagung. Impian bisa menikmati hidup lebih baik merebak saat mereka berhasil menaikkan hasil produksi. Kegembiraan menyebar ke desa-desa tetangga saat mereka bisa membeli benih ”unggul” itu jauh lebih murah dengan hasil panen lebih baik.

Namun, impian petani itu menjadi malapetaka, saat tiba-tiba mereka menerima surat panggilan kepolisian atas pengaduan sebuah perusahaan penyedia bibit jagung. Petani itu menghadapi berbagai tuduhan, seperti pencurian atau pemalsuan bibit. Beberapa petani pun harus meringkuk di penjara atas tuduhan yang tak mereka pahami. Ketakutan mengembangkan daya kreatif pun meluas. Petani itu tidak habis mengerti, ”mengapa negara menghukum yang kreatif meningkatkan produksi bertani jagung guna memperbaiki taraf hidupnya”. Tidak ada pembelaan dari instansi pemerintah. Mereka cuci tangan dan ikut menyalahkan petani yang dipandang terlalu banyak tingkah.

Seperti balada petani, sekelompok warga berusaha mengenal Sang Kudus yang diyakini dengan menempatkan pemimpin yang dipercaya memiliki kedekatan dengan para dewa. Dengan bimbingan sang tokoh, mereka berusaha mempraktikkan hidup saleh, bekerja dengan jujur, bertetangga secara harmonis, dan membantu warga lain yang memerlukan. Impian hidup surgawi di bumi dan sesudah mati terus memberi energi kehidupan sehari-hari.

Bagai disambar petir di siang terik saat mereka tiba-tiba menghadapi tuduhan menodai kekudusan para dewa akibat penghargaannya kepada sang pemimpin karena dipandang menyimpang dari tafsir mayoritas. Mayoritas warga negeri para dewa itu menempatkan penganut tafsir minoritas sebagai penjahat yang tak bisa diampuni kecuali bersedia menyatakan tunduk kepada mayoritas. Sebagian dari mereka diusir dari tempat mereka selama bertahun-tahun menetap dan beranak-pinak.

Harapan lebih manusiawi

Maksiat sosial-ekonomi berjubah tafsir mayoritas sering dipandang jauh dari penodaan kekudusan para dewa sehingga tidak patut dihujat dengan seluruh kekuatan sosial-politik. Neraka seolah begitu dekat saat yang kudus ditafsirkan dan dimaknai secara unik sebagai basis kesalehan sosial-ekonomi karena dianggap menodai dasar keyakinan atas yang kudus. Sebaliknya, neraka seolah tak menyentuh penilap miliaran rupiah uang rakyat.

Inilah saatnya Petruk ke kahyangan, membalikkan keadaan dan mendekonstruksi hegemoni hukum serta kebenaran yang tanpa keadilan dan kemanusiaan. Penodaan kekudusan dewa tidak hanya diukur dari tafsir mayoritas, tetapi juga, yang lebih penting, diukur dari perilaku saleh secara sosial dan secara ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Negeri ini punya harapan akan hari depan yang lebih manusiawi, berkemakmuran, dan berkeadilan di bawah bayangan surgawi. Masalahnya, bagaimana kita menyadari kebutuhan hidup bersama dalam sebuah kebhinnekaan. Elite partai, pemerintahan, dan keagamaan perlu lebih mengedepankan aksi nyata kemanusiaan daripada berbusa berdebat tentang wujud benar akan yang ilahi. Kesalehan ketuhanan dan surgawi juga perlu dibuktikan dengan kesalehan kemanusiaan yang konkret serta obyektif.

Abdul Munir Mulkhan Anggota Komnas HAM; Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sabtu, 28 Juni 2008 | 00:33 WIB.

Artikel ini diambil dari Media KOMPAS Cetak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: