Menyoal 34 Partai

Konstelasi politik Indonesia dewasa ini kian memanas, seiring proses kampanye partai politik sudah mulai dilaksanakan, tepat pada tanggal 12 Juli 2008, hingga 5 April 2009. Tidak berlebihan kalau tahun 2008 adalah awal mula pesta demokrasi bagi semua partai politik di negeri yang sedang sakit ini.  Disamping itu, tahun ini bakal menjadi kesempatan sebagian elite politik untuk mencalonkan dirinya menjadi orang nomor satu, tidak untuk nomor dua dan nomor urut berikutnya dalam mengatur roda kepemerintahan berikutnya.

Sejumlah slogan, seperti rakyat bersatulah, ekonomi kerakyatan, mencintai produk dalam negeri, menang kalah tak jadi soal, menjadi alasan nomor wahid, mengapa mereka maju dan ikut bertarung merebut kursi kekuasaan pada putaran pemilihan umum tahun 2009 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini, bursa calon presiden masih dihiasi oleh wajah-wajah politikus generasi lama. Wajah yang sebenarnya tidak lagi meyakinkan untuk membawa perubahan di negeri ini, tetapi begitu mengagumkan ketika melihat mereka tampil, laiknya seorang aktor film ternama, di depan layar televisi, papan iklan di sepanjang jalan kota-desa, bahkan kamar WC pria-wanita sekalipun, dimana senyum politik serta janji-janji manisnya begitu mudah diperjual-belikan.

Fenomena semacam ini menandakan bahwa perilaku politik manusia Indonesia memang sedang gila-gilanya, karena masyarakat dibuat bingung untuk membedakan mana isi dan mana bentuk yang akan diperjuangkan oleh mereka lewat puluhan kendaraan politik, padahal kehadiran puluhan partai saat ini terlihat samar. Sedangkan barang yang samar adalah barang yang tidak boleh untuk dipilih, apalagi dimiliki, sebelum keraguan benar-benar pupus.

Sedari awal, keberadaan partai politik adalah sebuah institusi yang esensial di dalam demokrasi. Partai politik ada karena kebutuhan hubungan yang erat antara masyarakat sipil dengan pemerintahan. Kay Lawson (1988) mengemukakan, partai politik menyediakan ‘jembatan penghubung’ antara pemilih, proses pemilihan umum, dan pemerintah yang dihasilkan dari proses tersebut. Namun pertanyaannya kemudian adalah, seberapa jauh kemampuan 34 partai politik untuk mengakomodasi kepentingan grassroot.

Sudah barang tentu, 34 partai yang berlaga pada putaran pemiliham umum kali ini patut dicermati dengan penuh kehati-hatian oleh setiap elemen masyarakat. Fakta menunjukkan, banyaknya partai seringkali menampakkan wajah yang ambigu. Di satu sisi, banyak partai dinilai sebagai ekspresi dari demokrasi. Sementara di lain sisi, menjamurnya partai tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran politik rakyat. Hal itu terbukti dari laporan Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan ada 65% responden menyatakan bahwa sikap dan perbuatan partai politik selama ini tidak mewakili kepentingan rakyat. Ini menandakan gairah masyarakat menyambut pemilu tidaklah seperti tahun 1999 dan 2004, bahkan ada indikasi cukup kuat bagi kebangunan kaum golongan putih pada pesta demokrasi tahun 2009 mendatang.  Faktornya banyak, antara lain karena puluhan parpol tidak bertarung berdasarkan platform bagaimana membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih bermartabat, adil, makmur, sentosa, dan sudah barang tentu memposisikan kedaulatan rakyat sebagai pijakan awal dalam melahirkan beragam kebijakan, sehingga mengorbankan kepentingan rakyat, seperti menaikkan harga BBM akhir-akhir ini telah mengingkari itu semua. Disamping itu, keberadaan politikus yang tampil di partai baru, sudah jelas jejak petualangannya. Mereka umumnya telah larut dalam praktek yang korup sehingga gagal mewujudkan cita-cita reformasi, maka hasilnya adalah kehidupan demokrasi yang palsu, yang hanya bermanfaat bagi pembusukan birokrasi dan penyelundupan kekayaan bagi para pejabat anti rakyat

Dengan demikian, meminjam istilah Arbi Sanit, menjamurnya partai politik saat ini adalah pertanda terjadinya proses minimalisasi demokrasi. Tidak salah kiranya, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa semakin banyak partai, semakin banyak pula tindak pengkhianatan di negeri yang sudah banyak pengkhianat ini.

Namun, apapun yang terjadi dibalik buramnya visi-misi partai politik bagi perbaikan negeri ini, waktu pun terus menggelinding, dan sembilan bulan tetaplah momen strategis bagi tiap-tiap partai untuk kembali marapatkan barisan dan mengencangkan tali ikat pinggang guna bertarung merebut kepercayaan seluruh warga Indonesia. Berbagai cara telah dan akan dilakukan, mulai dari kampanye tertutup seperti yang diatur oleh undang-undang pemilihan umum hingga secara terbuka, walaupun hal itu selalu dibantah oleh pemuka partai dengan alasan bertepatan pada hari ulang tahun partai atau aktivitas sosial lainnya. Belum lagi proses Pilkadal di beberapa daerah diyakini menjadi lahan strategis untuk melakukan pendekatan-pendekatan politik dalam menyongsong puncak pesta demokrasi tahun 2009 mendatang.

Karena itu selalu diperlukan inisiatif dan tekanan pihak lain, seperti kaum intelektual, pers, mahasiswa, LSM dan sebagainya untuk bersedia menyebarkan virus kritisisme terhadap seluruh komponen masyarakat dalam menganalisa setiap tingkah laku partai dan calon-calon yang maju pada putaran pemilu kali ini. Supaya politisi Partai kembali menata niat dan berubah. Kesalahan dalam menentukan pilihan, merupakan pekerjaan yang sudah berulang kali kita lakukan di negeri ini. Hal itu disebabkan sikap kita yang enggan mencatat dan belajar dari sejarah, yakni kegagalan partai dan pemerintah terpilih untuk menghadirkan zaman keemasan yang selama ini masih berdiam diri di alam fiksi.[]

*Joemardi Poetra: adalah Wakil Pemimpin Umum LPM ARENA UIN SUKA Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: